Ekonomi Kerakyatan Jadi Rebutan?

Sebagai orang awam, aku agak sedikit senang mendapati kenyataan bahwa kini para pasangan capres-cawapres beserta tim suksesnya saling menyatakan diri membela rakyat kecil dengan mengusung program ekonomi kerakyatan. Ketika Boediono disudutkan sebagai antek asing proekonomi neoliberal yang nggak ramah terhadap rakyat kecil, para koleganya pun memberikan testimoni bahwa Pak Boed merupakan sosok sederhana yang rendah hati dan prorakyat (ekonomi kerakyatan). Lihat misalnya penuturan ekonom Faisal Basri di harian Kompas. Juga Ayu Utami melalui kolomnya di harian Seputar Indonesia (atau bisa lihat kutipannya di sini).

Pak Boed sendiri menepis anggapan atas dirinya itu melalui pidatonya saat deklarasi pencalonan dirinya bersama SBY sebagai capres-cawapres di Bandung. Menurutnya, harus ada intervensi negara dalam hal mengelola ekonomi (sesuatu yang mungkin dipinggirkan neolib). Lagipula, persoalan ekonomi Indonesia harus dilepaskan dari label-label. Hal yang lebih penting, kata dia, pembangunan ekonomi Indonesia harus berorientasi pada peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tentu saja lalu tiap pihak pasangan capres-cawapres berlomba-lomba mencitrakan diri sebagai pihak yang lebih prorakyat. Pada 24 Mei nanti tim pasangan Megawati-Prabowo akan mendeklarasikan pencalonannya sebagai capres-cawapres di Bantar Gebang, daerah yang terkenal sebagai “sarang” pemulung yang berpusat pada tempat pembuangan akhir sampah di sana. Pilihan itu tentu untuk semakin memantapkan gambaran bahwa mereka sangat peduli pada nasib wong cilik.

Tim sukses Jusuf Kalla (JK)-Wiranto pun tak mau kalah. Mereka mengusung strategi pemenangan berupa tawaran program ekonomi kerakyatan yang berfokus pada pada usaha kecil dan menengah. Menurut ketua tim pemenangan mereka, Fahmi Idris, timnya akan menyusun program untuk menguatkan sektor usaha kecil itu. Begitu juga sektor industri menengah.

Duet JK-Wiranto bahkan berjanji akan lebih cepat dalam melaksanakan program-program untuk rakyat seperti menuntaskan pengangguran dan kemiskinan. Menurut Kalla, selama ini Indonesia selalu tertinggal dibandingkan bangsa lain karena lambat mengambil keputusan.

“Negara mutiara di khatulistiwa ini tidak dipoles dengan baik karena selalu terlambat dibandingkan bangsa lain, terutama dalam program dan keputusan,” ujarnya.

Menurut Kalla, tidak perlu terlalu banyak rapat untuk mengatasi krisis keuangan saat ini. Hal yang perlu dilakukan adalah terjun langsung ke lapangan dan melakukan manajemen yang baik. “Tidak perlu terlalu banyak rapat untuk mengatasi krisis,” selorohnya.

Hemmm, rasanya gak sabar nih rakyat menanti kesejahteraan.